Langkah aplikasi 2.05

Yang Harus dipahami

Berdasarkan pengalaman tahun 2013 maka perlu diperhatinan agar tidak terulang di tahun 2014 yaitu :

1. Pastikan data yang terkiirim ke server pusat adalah data semester 2
2. Pastikan guru tersebut status aktif dan semua variabel terisi dengan benar

    seperti masa kerja sesuai riwayat kepangkatan, golongan, NIP, status

    kepegawaian, JJM tidak kosong, dll
3. Nama di dapodik, nama di kelulusan sertifikasi, dan nama di NUPTK harus

    sama persis tidak boleh ada bedanya termasuk gelar dan titik komanya.
4. Pastikan menggunakan NUPTK sendiri bukan punya guru lain.
5. Jangan berupaya tukar-tukar JJM dengan maksud membantu guru lain agar

    bisa terbit SKnya karena historis kepemilikan jam tersebut sudah tercatat di 

    dapodik.
6. Pengiriman data sesuai jadwal batas waktu yg ditentukan, pengiriman yg 

    melewati batas waktu walaupun data sudah benar tidak akan kami gunakan 

    untuk penjaringan calon penerima tunjangan.
7. Guru wajib memantau datanya sendiri sehingga tidak menyalahkan pihak lain

    jika datanya salah.
8. Gunakan layanan internet untuk "cek info PTK" dan "Cek SK " yang sudah 

    kami sediakan.
9. Lakukan update data minimal setiap 3 bulan karena pencairan tunjangan akan

    melihat kebenaran data setiap akan mencairkan per triwulan. Bagi yang 

    berubah sehingga tidak memenuhi syarat akan kami stop tunjangannya.
10. Bagi guru yang sudah inpassing tetapi belum disesuaikan agar mengirimkan 

      copy SK inpassing ke kementerian bisa melalui email ke alamat Admin 

      SIMSKTP <admin.simsktp@gmail.com>;
11. Kepada Operator Dapodik Kab/Kota dan Operator Tunjangan Kab/Kota agar

      terus memantau progress pengiriman sekolah di wilayah masing2.
12. Program dapodik sudah berjalan sejak tahun lalu dan sudah diketahui oleh 

      seluruh kab/kota seindonesia, maka jika ada kab/kota yang terlambat 

      merespon sehingga tidak mendapat kuota tunjangan maka tidak ada toleransi

      karena kami tidak menerima alasan apapun dengan adanya pergantian 

      operator kab/kota, atau pergantian pejabatannya.